Jawaban jujur, to the point: kita sudah jalan.
Tapi pelan. Dan sering maju-mundur.

Kalau transisi energi itu maraton, Indonesia sudah pakai sepatu lari dan outfit paling kalcer, tapi masih sering berhenti buat debat mau lari ke GBK atau nongkrong dulu di Tebet Eco Park.

Padahal targetnya ada.

Pemerintah menargetkan energi terbarukan mencapai 23% dalam bauran energi nasional pada 2025, dan sekitar 31% pada 2050. Kita juga berkomitmen menurunkan emisi lewat skema NDC (Nationally Determined Contribution) dan ikut menandatangani Perjanjian Paris.

Bahkan secara global, Indonesia masuk skema gede kayak Just Energy Transition Partnership (JETP), pendanaan sampai US$20 miliar buat percepat pensiun PLTU dan dorong energi bersih.

Sumber: IESR Energy Outlook 2025

Di atas kertas?
Kelihatan serius banget, say.

Tapi realitasnya di lapangan… agak beda cerita.

Realitanya Gimana?

Batubara masih jadi ketua sigma bray. Masih pegang kendali.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, sampai 2022 total kapasitas pembangkit listrik Indonesia sekitar 81,2 gigawatt. 

Dari jumlah itu, lebih dari setengahnya—42,1 GW (51,8%)—berasal dari PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang berbahan bakar batu bara.

Artinya, setengah lebih hidup kita literally disupply sama si batubara.

Bukan cuma itu. 

Pembangkit berbahan bakar fosil lain kayak gas dan diesel gede juga nih porsinya. Pembangkit listrik tenaga gas dan turunannya mencapai sekitar 21,6 gigawatt. 

Pembangkit diesel sekitar 5 gigawatt. Bahkan dalam lima tahun terakhir, kapasitas pembangkit berbasis fosil ini masih bertambah.

Sementara energi terbarukan?

Naik sih. Tapi tipis banget.

2021: 11,5 GW
2022: 12,6 GW

Persentasenya? Dari 15% jadi 15,5%.

Tipis banget. Kayak leker depan sekolah yang isinya cuma “aroma coklat”.

Jadi simpelnya: Lebih dari separuh listrik kita masih dari batubara.
Energi bersih belum sampai seperlima.

Sumber: Kementerian ESDM 2025

Masalahnya, dampaknya nggak cuma soal angka.

PLTU itu bukan cuma mesin pembangkit.
Dia juga:

• Nyumbang polusi udara, terus risikonya penyakit pernapasan & jantung
• Ninggalin lubang tambang yang makan korban, termasuk anak-anak
• Ikut memperparah krisis iklim

Jadi pertanyaannya:

Ini sustainable development?
atau toxic relationship?

Vibes-nya lebih kayak: “Doi nyakitin, tapi kita belum bisa lepas.”

Dan makin awkward karena kita sering ngomong soal “transisi energi” seolah-olah udah move on. Padahal realitanya kita masih tinggal serumah sama mantan paling problematik.

Sad but True

Sampai hari ini, PLTU masih dibangun. Kontraknya panjang. Dirancang beroperasi puluhan tahun. 

Artinya? Walaupun kita bicara transisi, sistem lama belum benar-benar ditinggalkan.

Kita sering berada di posisi “dua kaki”:

Satu ingin beralih.
Satu masih nyaman di energi fosil.

Bahkan, disaat negara lain mulai menghentikan pembangunan PLTU baru, Indonesia masih beralasan soal:

“Kebutuhan listrik.”
“Harga murah.”
“Stabilitas pasokan.”

Masalahnya, murah versi siapa?

Karena “murah” ini sering nggak menghitung biaya tersembunyi, kayak biaya kesehatan yang dikeluarkan warga yang sakit akibat polusi PLTU, kerusakan lingkungan, dan beban iklim jangka panjang.

Potensinya Besar, Realisasinya Kecil

Ini bagian yang bikin gemas.

Indonesia punya potensi energi terbarukan yang luar biasa besar, mulai dari surya, air, panas bumi, angin, bioenergi. Tapi yang benar-benar dimanfaatkan masih jauh di bawah potensi teknisnya.

Kenapa?

• regulasi yang berubah-ubah,
• proses perizinan panjang,
• skema harga kurang menarik.
• sistem kelistrikan masih sangat terpusat. Ekhem, monopoli PLN.

Banyak proyek energi bersih skala kecil justru jalan karena inisiatif warga dan LSM, bukan karena sistemnya memudahkan.

Foto: Della Syahni/Mongabay.id

Transisinya masih terasa top-down, daripada partisipatif.

Teknokratis.
Rapat tertutup.
Bahasa kebijakan.
Grafik dan skenario makro.

Anak muda, komunitas lokal, masyarakat adat, dan warga terdampak sering:

• datang terakhir,
• dengar belakangan,
• atau cuma jadi objek sosialisasi.

Padahal, merekalah yang:

• tinggal dekat pembangkit,
• hidup di wilayah tambang,
• atau akan menanggung dampak krisis iklim paling lama.

Akibatnya, transisi energi sering terasa jauh, elit, dan nggak relevan, walaupun dampaknya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

Kenapa demikian? Kita bahas di artikel lainnya yak.

Jadi, kita ini ketinggalan atau masih punya harapan?

Dua-duanya.

Kita belum di jalur aman untuk mencapai target iklim yang ambisius. Laju energi terbarukan masih lambat, ketergantungan pada batubara masih tinggi, dan keadilan sosial belum jadi arus utama kebijakan energi.

Tapi di sisi lain, harapan itu nyata:

• teknologi energi bersih makin murah,
• inisiatif komunitas terus tumbuh,
• kesadaran publik—terutama anak muda—makin kuat,
• dan tekanan global juga makin besar.

Sehingga, pertanyaannya bukan lagi “apakah Indonesia bisa transisi energi?”

Tapi seberapa cepat, seberapa adil, dan siapa yang dilibatkan?