Jakarta, 19 Mei 2023 – Aktivis iklim dari masyarakat sipil melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Jepang dalam momentum penyelenggaran G7 di Hiroshima, Jepang. Aksi yang meminta negara-negara G7 untuk segera menghentikan dukungan pendanaan energi fosil dan solusi palsu pada transisi energi, Seruan ini ditujukan kepada pemerintah Jepang sebagai tuan rumah G7 kali ini. Pada aksi ini, aktivis menggunakan kostum seragam sekolah Jepang sebagai simbol anak muda yang menolak kalah terhadap krisis iklim.
“Negara-negara G7 sudah seharusnya menyetop solusi palsu transisi energi dalam skema pendanaan transisi energi dalam bentuk apapun seperti JETP, AZEC atau lainnya di Indonesia. Bila skema pembiayaan-pembiayaan transisi energi justru membiayai solusi palsu, dapat dipastikan transisi energi di Indonesia akan jalan di tempat atau bahkan gagal,” tegas Sisila Nurmala Dewi, Team Lead 350 Indonesia.
“Rakyat Indonesia harus memastikan skema pembiayaan JETP, AZEC dan lainnya benar-benar menuju transisi energi yang bersih, adil dan lestari terjadi. Pembiayaan solusi palsu akan mengagalkan cita-cita transisi energi di Indonesia dan memperparah krisis iklim” Lanjut Sisil
Aksi ini adalah aksi global yang menuntut lemahnya Komitmen negara-negara G7 terhadap transisi energi yang adil. Kelemahan itu nampak pada berbagai pernyataan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang giat mempromosikan teknologi co-firing amonia dan hidrogen untuk membenarkan penggunaan berkelanjutan pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas setelah tahun 2030.
“Laporan terbaru menunjukkan bahwa anggota G7 masih mengucurkan pendanaan untuk energi fosil sebanyak 73 Miliar USD untuk periode 2020 dan 2022 atau 2.6 kali lebih banyak dibandingkan untuk energi terbarukan yang hanya mencapai 28.6 Miliar USD di periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen anggota G7 untuk lepas dari pengunaan dan pendanaan energi fosil seperti gas dan masih setengah hati.” jelas Novita Indri Juru Kampanye Trend Asia
“Contoh pada usulan Kementerian ESDM agar pembangkit listrik berbahan LNG untuk menggantikan pembangkit listrik dari diesel untuk didanai oleh JETP harus ditolak oleh negara-negara G7 sebagai donornya. Negara-negara G7 harus memastikan Indonesia pada jalur energi terbarukan yang sebenarnya. Mengabulkan dan memberi nafas panjang pada energi fosil seperti usulan Kementerian ESDM untuk gasifikasi, co-firing, amonia atau hidrogen, artinya transisi energi menemui kegagalan.” Lanjut Novita
“Selain menghentikan solusi palsu dalam skema pendanaan transisi energi seperti JETP, negara-negara G7 harus memperbesar komposisi hibah daripada utang dalam skema pendanaan transisi energi di Indonesia. Negara-negara G7 sebagai negara maju memiliki rekam dan sejarah jejak karbon yang lebih besar daripada negara-negara berkembang seperti Indonesia, maka tidak seharusnya mereka membuat jebakan utang baru kepada negara-negara berkembang atas nama pembiayaan transisi energi,” ungkap Abdul Ghofar, Juru Kampanye Walhi Nasional
“Saat ini untuk membayar utang luar negeri dari negara maju dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan ADB (Asian Development Bank), pemerintah Indonesia masih bergantung pada corak produksi ekstraktif, itu artinya kerusakan lingkungan dan pelepasan emisi karbon skala besar masih akan terus terjadi ” Lanjut Ghofar. “Keselamatan anak-anak muda di seluruh dunia akan terancam jika mereka negara-negara kaya G7 memilih keputusan yang salah dan tidak sesuai sains. Jawaban sudah jelas bahwa kita harus segera mengentikan penggunaan fosil seperti batu bara, gas, minyak, nuklir atau solusi palsu lainnya. Pilihan energi terbarukan sudah tersedia dan murah. Komitmen-komitmen penghentian batu bara di 2030 harus terjadi.” jelas Azka Wafi, Koordinator Enter Nusantara
