[stag_intro]Jakarta, 27 September 2018 – Gerakan #BersihkanIndonesia melayangkan surat tantangan resmi kepada dua pasangan capres-cawapres yang bersaing di pilpres 2019. Surat tersebut berisi tantangan untuk mewujudkan “Indonesia Berdaulat Energi” melalui empat rencana aksi.[/stag_intro]Gerakan#BersihkanIndonesia merupakan gerakan masyarakat sipil Indonesia yang bersifat non-partisan. Gerakan yang terdiri atas lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil yang memiliki cita -cita Indonesia yang bersih dari energi kotor yang menyebabkan pencemaran air, udara dan praktik korupsi.
Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah, atas nama #BersihkanIndonesia menegaskan pihaknya menunggu respon dari kedua pasangan capres-cawapres, paling lambat hingga akhir Oktober 2018. “Apakah kedua pasangan akan melakukan revisi terhadap visi- misi mereka, khususnya soal kebijakan energi yang tidak lagi bertumpu pada energi fosil dan pro terhadap energi terbarukan,” katanya.
Ia menilai isu energi merupakan hal yang penting dan bukan hanya pelengkap. “Sehingga, sudah seharusnya Indonesia memiliki peta jalan yang jelas dan tegas dalam melakukan transisi energi, dengan meninggalkan energi fosil dan menuju energi terbarukan” tegas Maryati.
Hal senada juga diutarakan Ketua KANOPI Ali Akbar. “Kami menantang kedua kandidat untuk membuat dialog terbuka dengan memaparkan agenda strategis transisi energi menuju Indonesia yang berdaulat. “Keberanian kedua kandidat akan menunjukkan seberapa besar keinginan pemerintahan 2019-2024 melakukan perubahan,” tegas Ali yang juga mewakili #BersihkanIndonesia.
Ada empat poin yang ditekankan dari #BersihkanIndonesia. Pertama, mendesak pernyataan kandidat untuk melepaskan ketergantungan kepada energi fosil. Pembangunan ekonomi yang mengabaikan biaya lingkungan, sosial dan kesehatan harus diakhiri. Diantaranya menghentikan penerbitan izin tambang batu bara baru, menghentikan perluasan lubang tambang baru serta pembangunan PLTU batu bara baru di 2020.
Kedua, mempercepat pengembangan energi terbarukan. Percepatan pengembangan energi terbarukan perlu dilakukan pemerintah di segala aspek, dari hulu hingga hilir. Presiden dan Wapres terpilih, harus menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini.
Ketiga, perlunya memperbaiki tata kelola energi dan ketenagalistrikan yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Kasus korupsi di sektor ketenagalistrikan seperti PLTU Riau I yang diungkap KPK, menunjukan sektor ini rentan perilaku koruptif.
Keempat, perlunya penegakan hukum dan transisi berkeadilan yang berperspektif pemulihan. Transisi berkeadilan dicontohkan dengan diberikannya biaya lingkungan, sosial, kesehatan serta pemulihan oleh pelaku tambang dan PLTU batu bara yang belum berakhir masa berlakunya.
Gerakan #BersihkanIndonesia melihat ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sangat kontradiktif dengan komitmen Kesepakatan Perjanjian Internasional Paris dalam pengurangan emisi dan pengendalian dampak perubahan iklim.
“India dan Tiongkok, meninggalkan batu bara dengan memberhentikan proyek pembangunan PLTU karenaemisi yang dihasilkan tinggi. Indonesia malah melakukan sebaliknya,” tegasAlilagi.
“Jika calon pasangan capres dan cawapres tidak merespon surat tantangan ini, berarti terbukti bahwa Pilpres dan kedua pasang kandidat beserta partai pengusungnya tak akan membawa perubahan bagi kedaulatan energi di Indonesia,” tutup Ali mengakhiri perbincangan.
NaraHubung:
- Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia: 085792727990
- Ali Akbar, Direktur KANOPI: 085273572112
